Bangun Poros Politik Baru, Partai PRIMA Ajak Masyarakat Lawan Oligarki

Berita, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA) melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Rabu (25/8/2021).

Sebagai partai politik baru yang akan mengikuti proses verifikasi sebagai peserta Pemilu di tahun 2024, Ketua MPP PRIMA (Purn) Gautama R Wiranegara menyampaikan maksud kunjungan mereka adalah untuk menjalin silaturahmi dengan KPU RI dan mendapatkan informasi terkait tahapan Pemilu 2024.

“Kami mengucapkan terima kasih atas diterimanya kami oleh jajaran pimpinan KPU RI. Dan sebuah kebanggaan bagi kami semua karena menjadi partai politik baru pertama yang secara resmi diterima untuk bersilaturahmi,” ujarnya kepada awak media di depan gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra beserta jajaran Komisioner KPU Arief Budiman, Hasyim Asy’ari, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Sedangkan DPP PRIMA diwakili Ketua Majelis Pertimbangan Partai Mayjend (Purn) Gautama R Wiranegara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dominggus Oktavianus Kiik, Wakil Ketua Umum (Waketum) Lukman Hakim, Ahmad Rifai, dan Ketua Mahkamah Partai Bin Firman Tresnadi.

Disamping itu, Sekjen DPP PRIMA Dominggus menjelaskan bahwa partainya telah mempersiapkan persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan verifikasi Parpol sebagai peserta Pemilu.

“Berkat semangat perubahan dari rakyat Indonesia untuk melawan Oligarki, saat ini PRIMA telah memiliki struktur di 34 Provinsi, 384 Kabupaten/Kota dan 4700 Kecamatan. Setiap hari penambahan orang yang mendaftar menjadi anggota PRIMA lewat apps PRIMA di Google Play Store dan website resmi selalu bertambah secara signifikan,” jelas Dominggus.

Dominggus mengaku bahwa PRIMA merupakan partai alternatif yang berisi partisipasi rakyat biasa dari unsur perempuan, gerakan buruh, gerakan tani, nelayan, gerakan mahasiswa, agamawan dan elemen bangsa lainnya.

“Kami tadi mendapat banyak masukan dari KPU RI terkait teknis dalam memudahkan pemenuhan syarat administrasi menjadi peserta Pemilu 2024. Setelah ini DPP PRIMA akan melakukan koordinasi dengan para pengurus PRIMA di tingkatan wilayah dan kota/kabupaten untuk mengimplementasikan masukan-masukan yang diberikan KPU,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa PRIMA mengajak seluruh rakyat Indonesia yang sepakat melawan Oligarki untuk membangun Poros Politik Baru yang bebas dari Oligarki.

“Sebuah poros politik yang mewakili kepentingan bangsa, bukan lagi segelintir orang. Rakyat harus memiliki alat politiknya sendiri,” tambah Dominggus.

Menurut Dominggus, jika kita periksa wajah-wajah yang menghiasi poros politik istana dan poros politik oposisi yang ada saat ini, sebagian besar merupakan wajah-wajah lama yang menjadi bagian pendukung Oligarki.

“Warna kebijakan politiknya sudah kita ketahui, neoliberal. Maka dari itu PRIMA mendorong terbentuknya poros politik baru,” tandasnya. (EK | RED)