Prabowo Minta Presiden Jokowi Berani Pindahkan Ibu Kota Negara

Berita, Samarinda – Menhan Prabowo meminta Presiden Jokowi berani untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi.

“Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” ujar Menhan, saat menemani Presiden Jokowi meninjau akses sodetan menuju IKN, Selasa (24/8/2021)

Prabowo menyampaikan saran kepada Presiden bahwa lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) merupakan lokasi yang strategis.

Prabowo menilai, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, pihaknya juga mendukung rencana tersebut untuk diteruskan.

“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” jelas Menhan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan, Selasa (24/08/2021).

“Kita melihat ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ujar Presiden di lokasi.

“Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN.

Menurutnya, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.

“Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan,” ujar Gubernur Kalimantan Timur. (RED | RED )