Keluhkan Sistem Lelang Pengadaan, PANTAS Minta Pemkot Tangsel Adil Dan Transparan

BERITA, TANGSEL – Para Pengusaha Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta kepada pemerintah untuk transparan dan adil untuk masyarakatnya dalam lelang-lelang proyek pengadaan barang dan jasa.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Asosiasi Pengusaha Tangerang Selatan (PANTAS) Rudi Sumintapura.

Rudi mengatakan hingga kini PANTAS belum mendapatkan fasilitas komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bawahan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

“Kita sebenarnya tidak menyoroti siapapun tapi disini kita minta keterbukaan, transparansi pemerintah. Kita sebagai asosiasi mitra pemerintah dan kita bagian dari mitra dinas. Sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan binaan apapun. Bahwa (pemerintah) seolah menutupi diri dan hanya memprioritaskan pada kelompok tertentu, ini yang menjadi kecemburuan. kita berharap agar dinas (OPD) bisa transparan,” kata Rudi kepada wartawan, ditulis Sabtu 28 Agustus 2021.

Pada saat sebelum Covid-19 hingga kini, masih tidak bisa bertemu dengan dinas-dinas terkait yang ada di infrastruktur. Kami meminta agar dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan, baik dengan semua lah dan juga dengan sistem administrasi, berkaitan juga mungkin anggaran yang disahkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jadi harus transparan,” tambah Rudi.

Rudi menegaskan, apabila perusahaan-perusahaan di Kota Tangsel masih belum memiliki kompetensi dalam proyek-proyek yang digelar oleh Pemkot Tangsel, setidaknya, imbuh Rudi, terjalin komunikasi yang baik, agar menjadi pembelajaran dan perbaikan di kemudian hari.

“Paling tidak kalau kita bekerja itu ada surat peringatan. Yang ini engga bagus nih administrasinya. Itu harus menjadi acuan, sehingga mungkin bisa membenahi diri, menjadi diberikan kesempatan, bukan langsung diputus dan tidak diberi pekerjaan lagi. Jadi harus duduk bersama, misalnya ada masukan ternyata asosiasi-asosiasi kita jelek, terus tunjuk asosiasi mana yang lebih bagus, begitu. Kalau ini kan engga,” tegas Rudi.

“Pernah beberapa kali kami ingin duduk bareng, tapi tidak berhasil ditemui, dikirim surat juga ngga dibalas. Yang jelas pengusaha juga berhak untuk menanyakan, kenapa tidak lagi diberikan pekerjaan. Jadi ini tidak ada transparansi. Seharusnya bisa berkolaborasi. Kan kita juga berharap dinas bisa memberikan pelatihan. Saya juga menghimbau agar pengusaha kecil itu jangan menyerah, ayo sama-sama kita benahi,” ujar Rudi.

Rudi berharap terdapat keadilan yang merata untuk para pengusaha lokal di Kota Tangsel. Dirinya juga meminta agar para penegak hukum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, guna terciptanya kondisi berkeadilan dan merata, yang dapat dirasakan oleh para pengusaha di Kota Tangsel.

“Sebenernya harusnya ada (penegakkan hukum). Tapi kan tidak ada yang berani menyuarakan selama ini. Makanya kami dibentuk untuk melakukan fungsi kontrol kepada pemerintah. Kita harus berani untuk menyuarakan. Artinya di masa Pandemi Covid-19, jangan coba-coba bermain gitu loh. Kita tidak akan tebang pilih siapapun akan kita asomasi,” pungkas Rudi. (BJS | RED)