DPRD Hingga Pemkot Tangsel Didesak Lakukan Pemetaan Titik Banjir

DPRD Hingga Pemkot Tangsel Didesak Lakukan Pemetaan Titik Banjir
Tangerang Selatan – Harus fokus patuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), DPRD hingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan didesak lakukan pemetaan titik banjir.Hal tersebut dilontarkan oleh Ketua DPC PSI Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Dondi Indrayana, kepada wartawan ditulis Jumat, (20/1/2023).

Dondi mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) harus fokus patuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasalnya, dalam RPJMD tertera beberapa program dalam mengatasi masalah kota, salah satunya banjir.

Dondi mengutarakan dalam deskripsi visi RPJMD menciptakan infrastruktur yang terkoneksi dan kota lestari, para pemangku harus fokus terhadap ketersediaan drainase yang baik dari hulu, hingga hilir.

“Mematuhi RPJMD. Pada visi ketiga, disitu ada deskripsi tentang strateginya. Yakni, ada penanganan terintegrasi dan juga penanganan drainase dari hulu ke hilir,” papar Dondi.

Menurutnya beberapa hal penyebab terjadinya banjir, Pemkot Tangsel jangan melulu menyalahkan faktor alam, dan curah hujan yang tinggi.

“Curah hujan tinggi, tapi ini kan tidak bisa diprediksi dan ini peristiwa alam. Kita yang harus siap. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian, kebun, halaman, menjadi perumahan dan real estate. Drainase yang tidak mampu menampung lagi air saat hujan,” jelas Dondi.

“Pendangkalan air sungai, budaya buang sampah di saluran got dan sungai. Tidak adanya program yang terintegrasi dari pemerintah, dan pengawasan serta fungsi kontrol DPRD yang lemah. Menjadi penyebab masalah banjir,” ungkap Dondi.

DPRD dan Pemkot Tangsel, lanjut Dondi, harus segera melakukan pemetaan terhadap titik-titik banjir, agar tidak menjadi masalah yang serius di kemudian hari.

“Pemetaan titik rawan banjir, dan program terintegrasi daeri hulu hingga hilir. Normalisasi sungai dan pembuatan turap. Percuma membuat turap, kalau kalinya tidak dikeruk. Pembuatan tandon air, Ruang terbuka hijau yang dapat menyerap air hujan. Sekarang sudah sangat langka,” papar Dondi.

Program penanganan banjir yang berkesinambungan, tutur Dondi, juga menjadi hal penting dalam menanggulangi permasalahan kota tersebut.

“Butuh program berkesinambungan, yang bukan hanya retorika, tapi action di lapangan perlu. Pembagian kewenangan antara kota dan provinsi. Membangun garis koordinasi yang mumpuni dalam mengatasi permasalahan tersebut,” tandas Dondi. (BIRO TANGERANG RAYA | RED)

Beritaraya.ID Ingin Mendapatkan Informasi Terbaru ?
Dismiss
Allow Notifications