Pandeglang – Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Puluhan Pemuda Pandeglang lakukan unjuk rasa terkait banyaknya persoalan dan dugaan yang merugikan masyarakat juga negara yang tidak kunjung selesai hingga saat ini HUT kabupaten Pandeglang ke 149 dikatakan Entis/Tayo salah satu kordinator aksi di depan alun-alun Pandeglang Provinsi Banten yang justru di sambut oleh hampir delapan puluh persen pejabat pemerintah daerah kabupaten Pandeglang yang sedang berpesta di acara Bajar UMKM kabupaten Pandeglang di bulan Ramadhan 1444 hijriah 2023
Begini ungkap Entis/Tayo, Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah kabupaten Pandeglang yang terkesan tidak mengedepankan kepentingan umum malah terkesan memilah-milah seolah-olah mereka tidak mau perduli akan keluh kesah masyarakat yang memiliki bukti-bukti temuan hasil kinerja buruk oknum pejabat yang bisa saja merugikan uang negara yang juga uang masyarakat pada umumnya hasil daripada pajak pendapatan daerah
Harapannya, Kami berharap kedepannya ini menjadi pelajaran terhadap kita masyarakat Pandeglang untuk berhati-hati memilih pemimpin agar tidak dapat pemimpin yang sama dan jangan sampe dari golongan atau kelompok yang sama.
“Karena jika kita pilih pemimpin yang seperti ini sama saja ini kita di pimpin oleh dinasti jaman purba yang kejam terhadap rakyat demi keuntungan pribadi dan kelompoknya Tutupnya.
Di tempat yang sama Fikri juga selaku kabid ptkp HMI cabang pandeglang mengungkapkan temuan dan materi yang di sampaikan mengatakan bahwa ketika mengingat kekayaan Sumber daya alam yang ada di kabupaten pandeglang ini sangat besar dan itu bisa di pergunakan oleh pemerintah kabupaten pandeglang untuk pemberdayaan tehadap masyarakat. Namun pada faktanya di lapangan banyak potensi sumber daya alam di wilayah kabupaten pandeglang yang hanya bisa di manfaatkan oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan dan tidak mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Tambahnya, banyak kasus yang tidak terungkap oleh Aparat penegak hukum ( APH) di kabupaten pandeglang ketika adanya dugaan pungli di acara Bazar UMKM yang di duga dilakukan oleh panitian penyelenggara, ini tentu sangat mencederai hati tadi para pelaku pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kabupaten pandeglang, hal tersebut juga tentunya harus di usit tuntas oleh pihak yang berwajib.
Agung juga sebagai korlap menyampaikan terkait penegakan hukum di kabupaten pandeglang yang di nilai lemah. Terutama ketegasan pemerintah dalam menegakan perda.
” kita ketahui banyak perusahaan di pandeglang yang menyimpang dari perda, contohnya soal tata ruang, waralaba dan masih banyak lagi. Tetapi tidak pernah di tindak” ungkapnya.
Selain itu Agung menambahkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini polres Pandeglang juga perlu di evaluasi, karena dinilai kerap menyepelekan suatu laporan atau kasus di pandeglang.
“APH juga kadang-kadang harus nunggu viral dulu baru di tindak. Barang siapa yang tidak setia pada kasus-kasus kecil dia juga tidak akan setia pada kasus-kasus besar” Tutupnya.
Komentar