Puluhan tenaga honorer kategori R4 Kota Bukittinggi menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD, Rabu (13/8). Aksi menuntut pengembalian hak bekerja sesuai aturan MenPAN-RB.
Massa berjumlah 53 orang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WIB di halaman DPRD Bukittinggi.
Salah satu peserta aksi, Yona Fakhrina, menyebut aksi ini sebagai penyampaian aspirasi secara damai dan tertib.
“Kami menuntut Pemko Bukittinggi mematuhi aturan sesuai Surat MenPAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025,” ujarnya.
Yona menilai Pemko seharusnya bijak menjalankan regulasi yang memungkinkan pengusulan honorer R4 yang sudah bekerja minimal dua tahun.
“Faktanya, kami dirugikan karena tidak diizinkan bekerja, namun tetap diwajibkan absen,” lanjutnya.
Peserta aksi lainnya, Jeni Lesmana, mengatakan selama ini mereka menunggu regulasi dari pusat terkait pengusulan kembali tenaga honorer R4.
“Setelah regulasi ada, belum ada kepastian Pemko akan mengusulkan kami,” terang Jeni.
Jeni menegaskan mereka hanya ingin diusulkan kembali sesuai ketentuan tanpa diskriminasi.
“Aspirasi sudah disampaikan ke Pemko, tapi kami belum bisa bertemu Wali Kota. Karena itu, kami datang ke DPRD untuk difasilitasi,” ujarnya.
Dalam surat MenPAN-RB Rini Widyantini, disebutkan kriteria pelamar PPPK Paruh Waktu meliputi non-ASN terdaftar di database BKN yang gagal CPNS atau PPPK 2024, dan non-ASN aktif minimal dua tahun.
Hingga sore, dialog lima perwakilan dengan anggota DPRD belum membuahkan hasil, sehingga massa membubarkan diri.
Aksi berlangsung kondusif dengan pengamanan Polresta Bukittinggi, Kodim 0304/Agam, dan Satpol PP. (ERK)
