Banjir yang kembali melanda puluhan titik di Tangerang Selatan pada 7 Juli 2025 mendapat sorotan dari Fraksi PSI DPRD Tangsel. Ketua Fraksi PSI, Alex Prabu, menilai pemerintah kota gagal mengantisipasi curah hujan ekstrem dan lamban dalam perencanaan infrastruktur antisipatif.
Hujan deras pada Senin (7/7/2025) menyebabkan genangan dan banjir di lebih dari 20 titik, mulai dari kawasan permukiman, jalan utama, hingga pusat komersial. Tak hanya wilayah langganan, sejumlah kawasan baru juga ikut terdampak. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa sistem drainase di Tangsel tidak siap menghadapi cuaca ekstrem.
“Bukan hanya wilayah rawan, kali ini kawasan yang biasanya tidak banjir pun ikut tergenang. Meskipun cepat surut, ini menjadi alarm bahwa sistem drainase belum siap menghadapi cuaca ekstrem,” ujar Alex kepada BeritaRaya.id, Selasa (8/7/2025).
Menurut Alex, Pemkot melalui Dinas SDA dan Perkim memang telah mengurangi sejumlah titik rawan banjir. Namun, banyak aliran kali belum dinormalisasi dan sistem drainase masih terputus-putus.
“Air bingung mau mengalir ke mana karena salurannya tidak terintegrasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya kontribusi pengembang besar dalam persoalan drainase wilayah.
“Kami sudah minta Pemkot melibatkan pengembang seperti Sinar Mas, Alam Sutera, dan Bintaro Jaya untuk duduk bersama. Selama ini mereka hanya mengamankan wilayahnya sendiri,” tambahnya.
Kritik juga dilontarkan oleh Murdi Andaryono, Direktur Komunikasi dan Informasi Kornas Jokowi Milenial. Ia menyebut banjir yang kembali terjadi membuktikan gagalnya tata kelola ruang dan drainase. Murdi yang tinggal di Pondok Pucung, Pondok Aren, mengaku banjir telah terjadi bertahun-tahun tanpa perbaikan berarti.
“Pemerintah Tangsel molor mulu, nggak jelas kerjanya apa? Pengangguran bertambah, PPDB banyak kecurangan, kawasan komersial banjir pula,” ujarnya.
Anggota DPRD Fraksi PDIP, Syamsul Haryanto, juga mendesak Pemkot agar segera duduk bersama para pengembang. Ia menilai drainase tidak terhubung antarwilayah dan menimbulkan banjir berulang.
Menanggapi kondisi ini, Fraksi PSI mendorong evaluasi ulang aliran sungai dan drainase di seluruh wilayah Tangsel. Alex menekankan pentingnya kerja sama dengan BBWS dan Kementerian PUPR, mengingat banyak kali melintasi batas administrasi kota.
“Drainase milik pengembang harus terhubung dengan saluran utama. Ini tidak bisa ditangani sendiri,” ujarnya.
PSI juga membuka opsi mengusulkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kebijakan penanganan banjir. “Kami akan minta penjelasan dari OPD teknis. Kalau perlu, dorong pembentukan pansus,” kata Alex.
Terkait penanganan di lapangan, Alex mengapresiasi respon cepat BPBD. Namun ia menyebut warga masih kecewa karena kepala daerah tidak hadir langsung saat kejadian.
“Warga ingin merasakan kehadiran pemimpin di saat krisis, bukan hanya tanggap administrasi,” ungkapnya.
PSI menyatakan akan terus mengawal revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJMD Walikota baru agar kawasan rawan banjir masuk dalam skala prioritas pembangunan jangka menengah.
