Puluhan mahasiswa dari Barisan Garda Terdepan Mahasiswa Pandeglang (Brigade) menggelar aksi refleksi di depan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Senin, (2/6) kemarin.
Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan dan desakan pertanggungjawaban atas buruknya pelayanan di RSUD Banten yang merugikan masyarakat.
Dipimpin oleh Korlap 1 Muhamad Bustomi dan Korlap 2 Ahmad Rifai, mahasiswa menyuarakan ketidakadilan dalam sektor pelayanan kesehatan di Provinsi Banten.
Mereka menilai manajemen RSUD Banten tidak profesional dan melanggar hak dasar warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan manusiawi.
Brigade menuntut pencopotan Direktur RSUD Banten serta meminta pertanggungjawaban atas lemahnya manajemen dan pelayanan rumah sakit tersebut.
Selain itu, mereka mendesak Kepala Dinas Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja RSUD dan sistem pengawasan yang tidak berjalan optimal.
Brigade juga meminta pengusutan tuntas dugaan malpraktik yang dilakukan tenaga medis RSUD yang diduga telah menyebabkan kerugian bagi pasien.
Menurut Bustomi, salah satu pasien mengalami dua kali amputasi akibat kelalaian tenaga medis, yang dinilai sebagai pelanggaran hukum.
Mahasiswa merujuk Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit yang menyatakan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatannya.
Tindakan ini disebut sebagai tekanan moral kepada Pemerintah Provinsi Banten, agar tak menutup mata terhadap krisis layanan publik di sektor kesehatan.
Brigade menuntut transparansi, keadilan, serta reformasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di RSUD Banten demi keadilan masyarakat.
Aksi ditutup dengan orasi moral dan seruan hidup mahasiswa, hidup rakyat, serta hidup keadilan sebagai simbol perjuangan rakyat bawah.(*)
