Beritaraya.id, Jakarta – Ketua SETARA Institute, Hendardi menanggapi terkait penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
Menurutnya, penangkapan tersebut menunjukkan kelompok-kelompok pengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu ada.
“Penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja dkk. oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pengusung aspirasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila nyata adanya,” ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (13/6/22).
Hendardi menambahkan kelompok-kelompok semacam ini akan terus tumbuh.
“Kelompok-kelompok semacam ini akan terus tumbuh seiring dengan kinerja pemerintah dalam mempromosikan dan menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga kinerja penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme,” tambahnya.
Jika kinerja badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila, semacam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, Hendardi menegaskan maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara, khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa.
“Demikian juga jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme,” tegasnya.
Masih kata Hendardi, langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana secara normatif lebih tepat.
“Langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme, secara normatif lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Terorisme, karena kelompok KM ini sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda,” lanjutnya.
Selanjutnya Hendardi menuturkan penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga tepat
“Penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga dinilai tepat, karena pimpinan dan pengurus telah secara nyata mengusahakan gagasan KM itu terwujud,” tuturnya.
Lebih lanjut Hendardi menyatakan apa yang dilakukan oleh Polri melalui Polda Metro Jaya adalah bagian dari pencegahan intoleransi yang tepat yang selama ini seringkali dibiarkan hingga kelompok-kelompok tertentu mewujud menjadi tindakan radikalisme kekerasan dan terorisme.
“Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme,” ujarnya.
Meskipun demikian, menurut Hendardi penanganan non hukum, dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum.
“Pencegahan dan penanganan intoleransi harus diperkuat dan menjadi yang utama,” tandasnya.
