Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil langkah tegas dengan mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Keputusan ini diambil menyusul viralnya memo bertanda tangan Budi yang berisi permohonan titipan seorang siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Kota Cilegon.
Memo tersebut lengkap dengan stempel DPRD dan kartu nama resmi, memicu sorotan publik karena dinilai mencederai prinsip transparansi dalam dunia pendidikan.
PKS Klarifikasi dan Evaluasi Internal
DPW PKS Banten menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, menyebut bahwa tindakan Budi tidak mewakili nilai-nilai partai. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, partai langsung melakukan rotasi kepemimpinan di parlemen.
“PKS mengambil langkah organisatoris dengan mencopot Budi Prajogo dari jabatan Wakil Ketua DPRD dan menunjuk Imron Rosadi sebagai pengganti,” ujar Gembong dalam pernyataannya, Senin (1/7/2025).
Imron sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi V dan dikenal aktif dalam isu-isu sosial kemasyarakatan.
Budi Mengaku Khilaf, Siap Tanggung Konsekuensi
Budi Prajogo mengakui bahwa tindakan tersebut keliru. Ia mengaku tidak mengenal langsung siswa yang dititipkan dan menyebut memo dibuat atas dasar ingin membantu keluarga kurang mampu. Meski demikian, ia menyatakan siap menerima sanksi dari partai.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi saya pribadi. Tidak ada niat menyalahgunakan jabatan,” ujar Budi dalam keterangannya.
Mekanisme Penggantian Sudah Berjalan
PKS telah menyampaikan surat usulan pergantian kepada Sekretariat DPRD Banten, yang selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan dan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.
Insiden ini juga menjadi peringatan bagi seluruh anggota dewan agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan posisi, khususnya dalam proses seleksi pendidikan yang seharusnya bebas dari intervensi.
Fokus pada Perbaikan dan Transparansi
PKS menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pendidikan gratis dan adil di Banten. Gembong menambahkan bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan-tindakan yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif maupun dunia pendidikan.
