Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan menggelar kegiatan Sarasehan Pendidikan bertema “Menuju Pendidikan Berkualitas melalui SPMB yang Kredibel”.
Acara ini berlangsung di SMP Universal As Syukro, Ciputat, dengan dihadiri oleh lebih dari 115 kepala sekolah swasta dari berbagai wilayah di Tangerang Selatan.
Mengusung konsep hybrid, sarasehan ini juga menyediakan fasilitas Zoom Meeting bagi para kepala sekolah yang tidak dapat hadir secara langsung. Hal ini menjadi bentuk inklusivitas agar diskusi tetap produktif dan terbuka meski dalam keterbatasan fisik.
Ketua Panitia, Miss Eny, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh, termasuk Yayasan Universal As Syukro dan seluruh panitia penyelenggara. Ia juga menekankan pentingnya sinergi untuk memastikan keberhasilan acara yang kini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan.
Ketua PKSS, Eko Pranoto, menyatakan bahwa sarasehan ini merupakan program rutin PKSS yang bertujuan menciptakan ruang dialog publik antara pihak sekolah swasta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan terkait pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru). Ia menegaskan bahwa kualitas dan kredibilitas sistem penerimaan siswa merupakan fondasi penting bagi peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
PKSS sejatinya mengundang tiga narasumber utama, yakni perwakilan dari Kemendikdasmen, Dindikbud Tangsel, dan DPRD Kota Tangerang Selatan. Namun karena adanya agenda luar kota, narasumber dari DPRD tidak dapat hadir. Kendati demikian, apresiasi tetap disampaikan Eko kepada para narasumber yang hadir dan memberikan kontribusi berarti dalam forum ini.
Kepala Dindikbud Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, dalam pemaparannya menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dindikbud telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak untuk menjamin proses SPMB yang kredibel, adil, dan tanpa diskriminasi. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar roadshow ke seluruh kecamatan untuk melakukan sosialisasi, melibatkan kepala sekolah SD/MI, unsur DPRD, hingga para lurah.
Lebih jauh, Deden menekankan pentingnya alternatif pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan subsidi sebesar Rp 1,8 juta per tahun untuk siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta pendamping. “Kami tidak akan menoleransi praktik titip-menitip. Pendidikan harus adil dan transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Nur selaku Kasi Peserta Didik Dindikbud menjelaskan bahwa kuota penerimaan siswa telah ditetapkan lebih awal oleh Kemendikdasmen. Oleh sebab itu, petunjuk teknis (juknis) dari Dindikbud harus selaras dengan Surat Keputusan dari kementerian tersebut. Aplikasi SPMB daring yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo juga telah memuat opsi sekolah swasta pendamping, memberikan solusi bagi siswa yang tidak lolos seleksi di SMP negeri.
Dalam sesi pemaparan materi, Vicky Veronika dari Kemendikdasmen menjelaskan secara rinci isi Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur tentang sistem penerimaan siswa baru. Ia menekankan pentingnya pembenahan kuota jalur penerimaan, pengaturan rombongan belajar (rombel), hingga validasi data siswa dalam Dapodik. Menurutnya, siswa yang diterima melebihi kuota yang telah ditetapkan tidak akan diakui dalam sistem data pokok pendidikan nasional.
Menutup acara, Eko Pranoto menyampaikan bahwa hasil diskusi dan masukan dari sarasehan ini akan disusun sebagai rekomendasi resmi kepada Dindikbud Kota Tangerang Selatan guna mendukung pelaksanaan SPMB yang lebih baik, berkualitas, dan transparan ke depannya.
