Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors sementara oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, Selasa (1/7/2025), setelah rekaman percakapan pribadi antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik dan memicu kontroversi luas.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa rekaman itu mengindikasikan potensi pelanggaran etika pejabat tinggi dan prinsip netralitas negara. Paetongtarn diberikan waktu 15 hari untuk menyampaikan pembelaan sebelum putusan akhir ditetapkan.
Rekaman Kontroversial Picu Gejolak Politik
Rekaman yang pertama kali dilaporkan oleh Bangkok Post dan kemudian dikutip oleh The Guardian (1/7/2025), memperdengarkan suara Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan menjanjikan akan “mengurus apa pun” untuknya. Dalam bagian lain, ia menyebut dirinya “masih berjuang di negara yang belum sepenuhnya demokratis.”
Pernyataan tersebut dianggap merendahkan institusi militer dan mengindikasikan hubungan personal lintas batas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Reaksi keras datang dari oposisi dan kelompok konservatif pro-militer di Thailand.
Menurut laporan Financial Times dan Reuters, rekaman itu diyakini terjadi pada 15 Juni lalu.
Wakil PM Ambil Alih, Koalisi Mulai Renggang
Pascaskors, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas PM. Namun kondisi politik dalam negeri terus memanas. Sejumlah partai koalisi mulai meninjau ulang posisi mereka, dan demonstrasi bermunculan di berbagai kota, terutama di Bangkok.
Kelompok pendukung demokrasi menilai skors ini sebagai bentuk “penggulingan konstitusional” terhadap pemerintah sipil, sedangkan kelompok pro-militer menuntut pengunduran diri permanen dari Paetongtarn.
Reaksi Kawasan: ASEAN dan Internasional Mengamati
Pemerintah Kamboja belum memberi tanggapan resmi. Namun menurut DW News dan AP News, juru bicara luar negeri Kamboja menyatakan pihaknya tengah memantau situasi dengan seksama.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bangkok turut mengimbau agar proses hukum dilakukan secara transparan dan demokratis. Beberapa negara ASEAN lainnya menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas kawasan.
Masa Depan Politik Paetongtarn Tak Pasti
Sebagai figur muda yang baru menjabat perdana menteri selama beberapa bulan, Paetongtarn mewarisi popularitas keluarga Shinawatra sekaligus tekanan besar dari kubu konservatif.
Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan penyelidikan dalam waktu dekat. Jika terbukti bersalah, ia bisa diberhentikan permanen, yang dapat memicu pemilu dini atau krisis konstitusional.
