Rico Alviano, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, akhirnya angkat bicara terkait laporan Hendra Idris yang menyeret namanya ke Polda Sumbar, Jumat (16/5) kemarin.
Dalam rilis persnya, Rico menyatakan pemberitaan yang beredar sangat merugikan dan menyudutkannya. Ia merasa difitnah oleh seseorang yang selama ini justru dekat dan aktif mendampinginya. Minggu, 18 Mei 2025.
Rico menjelaskan bahwa Hendra Idris bukan orang asing baginya. Mereka kerap berkomunikasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan politik, bahkan secara pribadi sangat akrab.
Namun, ia tidak menyangka bahwa Hendra merekam percakapan WhatsApp mereka. Menurutnya, rekaman tersebut adalah obrolan biasa yang tak patut dijadikan dasar laporan hukum.
Rico mengungkapkan, sebelumnya Hendra mengajukan diri sebagai Tenaga Ahli DPR. Namun, tidak memenuhi syarat administrasi dari Sekretariat DPR, yakni minimal lulusan strata satu.
Ia menduga penolakan itu membuat Hendra kecewa dan akhirnya mencari-cari celah dengan mengaitkan nama Rico dalam isu kegiatan Labuan Bajo semasa menjabat di DPRD Sumbar.
Rico menegaskan, ia tidak terlibat langsung dalam kegiatan itu. Semua merupakan kewenangan dinas terkait. Kata “resiko” dalam percakapan, katanya, bukan bentuk ancaman.
Menurutnya, “resiko” hanya bermakna Hendra tak bisa lagi bersamanya secara profesional. Ia meminta kepolisian memahami konteks kata itu agar tidak disalahartikan.
Rico menekankan bahwa sebagai Anggota DPR RI, ia memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Ia juga menyinggung UU ITE, bahwa merekam pembicaraan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 32 Ayat (2), dengan ancaman sembilan tahun penjara.
Rico menyayangkan tindakan Hendra yang merekam tanpa konfirmasi sebagai jurnalis. Ia menganggap itu bukan bagian dari kerja jurnalistik sebagaimana diatur UU Pers.
Terakhir, Rico berharap klarifikasi ini meredam opini negatif di masyarakat. Ia berterima kasih kepada media atas ruang klarifikasi dan menjadikannya sebagai hak jawab resmi.(*)
