BERITA, PEMALANG – Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Panca Putra Tarigan mengakhiri mengakhiri kunjungan lapangan selama 4 hari di Jawa Tengah, mulai 23 hingga 27 Agustus 2021.
Kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari pertemuan Presiden dengan para CSO (Civil Society Organization) 23 November dan 3 Desember 2020 serta rangkaian rapat tingkat Menteri (RTM) dan rapat koordinasi teknis kementerian/lembaga.
Lokasi yang ditinjau dalam kunjungan kali ini di Semarang dan Pemalang terkait dengan prioritas redistribusi tanah eks HGU terlantar, tenurial dalam kawasan hutan, dan perhutanan sosial.
Bupati Pemalang, Tidak Temui KSP
Deputi II KSP berada di Kantor Bupati Pemalang dan tidak ditemui Bupati, pada Selasa, 24 Agustus 2021. Sekitar 3 jam KSP dibiarkan menunggu tanpa kabar yang jelas.
Menurut kabar yang beredar, Bupati Mukti Agung sedang ada acara bersama Dandim 0711 Pemalang.
“Ya sungguh tidak pantas, Deputi KSP yang merupakan utusan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Purn TNI H Moeldoko, diperlakukan seperti itu. Sama saja menampar muka Pak Moel, ” tutur M Hanafi, Sekjen DPP Gema, Jum’at (27/8/2021)
Aneh Disperkim Temani Kunjungan KSP
Selama di Pemalang, Abetnego sedianya akan meninjau lokasi tenurial dalam kawasan hutan di Desa Bantar Bolang dan Karanganyar, Kecamatan Bantar Bolang, yang menjadi satu dari 78 prioritas penyelesaian tenurial dalam kawasan, lokasi eks HGU terlantar PT Kencana Sikasur di Desa Sikasur dan lokasi perhutanan sosial (IPHPS) KTH Rimba Agro Abadi di Desa Simpur, Kecamatan Belik.
Semua lokasi tersebut merupakan usulan dari DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, salah satu dari CSO yang diundang Presiden Joko Widodo pada akhir 2020 dan anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Reforma Agraria Kantor Staf Presiden tahun 2020.
Hanafi mempertanyakan terkait Disperkim menemani kunjungan KSP, apa hubungannya dengan tenurial dalam kawasan hutan?
“Agak aneh kalau Disperkim yang menemani kunjungan KSP, apa hubungannya Perkim dengan tenurial dalam kawasan hutan? Itu lebih tepat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH). Juga aneh kalau terkait bekas HGU perkebunan terlantar, sebab urusan perkebunan itu ada pada Dinas Pertanian (Perkebunan). Lebih tidak sambung lagi kalau menyangkut perhutanan sosial. Ini Bupati yang tidak mengerti urusan pembagian kewenangan SKPD, atau Disperkim yang lebay, atau Disperkim punya kepentingan?” tutur Hanafi.
Kunjungan KSP Meriah
Kunjungan lapangan berjalan lancar di Desa Bantar Bolang dan Karanganyar, masyarakat menyambut sangat baik dan meriah, namun tetap dengan protokol kesehatan.
Begitu juga peninjauan lahan perhutanan sosial KTH Rimba Agro Abadi. Bahkan rombongan pun masuk ke areal eks HGU PT Kencana Sikasur dengan aman dan menyaksikan tanaman petani yang tumbuh subur dan mampu memperbaiki kondisi lahan bekas galian ilegal di sana.
Kunjungan terakhir di Joglo Gema, di Banyumudal bersama perwakilan petani perhutanan sosial, Kelompok Tani Bakti Mandiri/petani pada areal eks HGU terlantar, serta beberapa perwakilan masyarakat lainnya.
“Dengan pertemuan ini dan kunjungan lapangan, memberikan masukan yang luar biasa dan penting bagi kami, berguna untuk menyusun langkah-langkah implementasi kebijakan Bapak Presiden serta kementerian/lembaga pada masalah reforma agraria dan perhutanan sosial,” tutur Abetnego Tarigan. (IBC | RED)
Berita ini pertama tayang di Indonesiaberita.com
